Administrasi Peradilan, Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Isu Tematik, Konferensi Pers, Pembuktian, Penahanan, Penangkapan, Pendapat Pakar, Penggeledahan, Perlindungan Saksi dan Korban, Pojok Komite, Upaya Hukum

RUU KUHAP Harus Jamin Kesetaraan Hukum

“Konsekuensi dari prinsip ini misalnya, saksi dan ahli di persidangan yang diajukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) dipanggil dan dibiayai oleh pengadilan.”

Koordinator Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Restaria Hutabarat, mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP mengatur hal-hal yang menjamin prinsip kesetaraan di muka hukum bagi tersangka/terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum.

“Konsekuensi dari prinsip ini misalnya, saksi dan ahli di persidangan yang diajukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) dipanggil dan dibiayai oleh pengadilan,” jelas Restaria dalam keterangan pers kepada SIARNUSA, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Pasalnya, kata Restaria, dalam KUHAP saat ini, JPU memiliki fasilitas lebih baik untuk menghadirkan saksi dan ahli dengan mengenakan upaya paksa terhadap saksi dan ahli yang menolak hadir di persidangan.

“Sementara banyak saksi dan ahli yang dipanggil terdakwa menolak hadir di persidangan karena takut, tidak punya biaya, sehingga posisi terdakwa dan JPU semakin tidak seimbang,” pungkas Wakil Direktur LBH Jakarta itu.

Sumber : siarnusa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *