Administrasi Peradilan, Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Isu Tematik, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pendapat Pakar, Pojok Komite

RKUHAP Perlu Memuat Sanksi Bagi Penyidik

Kualitas penyidikan dugaan tindak pidana memang harus ditingkatkan. Karena itu penyidik dituntut hati-hati menangani setiap penyidikan. Agar tujuan itu tercapai, pemberian sanksi pada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penanganan perkara, berupa denda dan pidana badan, perlu dimuat dalam RKUHAP.

Demikian pandangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar saat dimintakan kontribusi terkait bagi Daftar Isian Masalah (DIM) RKUHAP dan RKUHP di Komisi III DPR, Selasa (11/6).

Praktik saat ini, menurut Antasari, apabila terjadi kesalahan penyidik dalam menjalankan tugas, sanksi berupa denda dibebankan kepada negara. Padahal, kata Antasari,  pemberian sanksi pidana terhadap pejabat yang melakukan kesalahan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 9 ayat (1),setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 9 ayat (2), pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Antasari menegaskan RKUHAP sejatinya menjadi alat kontrol aparat penegak hukum, bukan tersangka maupun terdakwa. Dikatakan Antasari, lantaran tidak ada kepastian hukum yang mengatur sanksi bagi aparat penegak hukum, akibatnya acapkali terjadi pelanggaran dalam melaksanakan praktik peradilan pidana. “Khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada setiap penyidikan,” ujarnya.

Menurut Antasari, praktik abuse of power disebabkan tak adanya konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan hukum acara pidana. Akibatnya, tindak kekerasan di tingkat penyidikan kerap terjadi.

“Oleh karena itu, sangat mendesak ada aturan memuat pemberian sanksi bagi penyidik, khususnya penyidik yang tidak memberitahukan secara lengkap dan jelas tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum,” katanya.

Lebih jauh Antasari menuturkan, dalam praktik, tersangka berhadapan langsung dengan penyidik yang memiliki diskresi dan tak terkendali. Misalnya, penggunaan kekerasan yang berlebihan (police brutality), penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Antasari berpendapat, diskresi yang tak terkendali tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Atas dasar itulah hak atas bantuan hukum wajib diberikan dalam setiap penyidikan tindak pidana kepada tersangka.

Hukum, memang memberikan kewenangan kepada polisi dalam rangka penegakan hukum dengan berbagai cara. Misalnya dengan tindakan preventif maupun represif berupa pemaksaan dan penindakan. Sayangnya, dalam proses penyidikan, polisi cenderung berlaku represif.

Kecendrungan inilah menyebabkan polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan penyidikan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan tersangka terkait tindak pidana. Kendatipun hak tersangka dari kesewenangan tindakan penyidik telah diatur dalam Pasal 50 hingga 68 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun praktiknya tidak demikian. “Praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait,” imbuhnya.

Antasari menyarankan untuk menciptakan proses penyidikan yang tertib, adil dan mendukung HAM perlu diatur ketentuan yuridis bagi aparat penegak hukum. “Ketentuan yuridis  berupa sanksi hukuman adminsitratif hingga pidana. Hal ini perlu dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak berbuat sewenang-wenang terhadap tersangka,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Harry Witjaksono mengamini pandangan Antasari. Menurutnya, aturan pemberian sanksi terhadap aparat penegak hukum perlu dituangkan dalam RUU KUHAP. Pasalnya dengan begitu, setidaknya aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional. “Tidak sembarangan dan tetap berlandaskan undang-undang,” ujarnya, Rabu (12/6).

Ia berpandangan berbagai kasus perkara di tingkat penyidikan berujung hilangnya nyawa tersangka di sel tahanan. Padahalm sebagai aparat penegak hukum, penyidik di kepolisian berkewajiban menjaga dan memberikan hak tersangka di tingkat penyidikan. “Kalau ditemukan kesalahan dari polisi atau jaksa, harus dimintakan pertanggungjawaban,” ujar Harry.

Senada, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari menambahkan, dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) seorang hakim dapat diberikan sanksi hukuman jikalau tidak mematuhi perintah undang-undang.

Menurutnya, gagasan Antasari sejalan dengan perbaikan kinerja aparat penegak hukum dengan melakukan kontrol ketat. “Saya setuju dikriminalkan sesuai KUHP. Jadi siapapun harus tunduk termasuk aparat penegak hukum,” ujar Eva. (RFQ)

Sumber : hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *