Informasi Kegiatan, Pandangan Parlemen, Pandangan Pemerintah

RAPAT KERJA PANJA RUU KUHAP DENGAN PEMERINTAH

RAPAT KERJA PANJA RUU KUHAP DENGAN PEMERINTAH

( 27 November 2013 )

27november

Rapat kerja lanjutan pembahasan RUU KUHAP dipimpin oleh Ketua Panja, Aziz Syamsuddin. Rapat kali ini dihadiri oleh 27 anggota Panja RUU KUHAP, Dirjen Perundang Undangan ( Wahiduddin Adams ), Beni Panjaitan ( Kejaksaan ), Divkum Polri ( Brigjen Pol Bambang S Herwanto ),Kepala BPHN (Wicipto Setiadi), Anggota Tim Perumus ( Abdul Wahid Masru ), dan jajaran staf Kementrian Hukum dan HAM. Rapat kerja kali ini membahas tiga (3) Nomor DIM yaitu, DIM Nomor 9, 15 dan 17 yang semuanya masih dalam bab Penjelasan Umum.

DIM No. 09 ; “Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dalam DIM ini ada beberapa masukan dari beberapa fraksi, diantaranya fraksi PKS dan fraksi Hanura mengusulkan  untuk memasukkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

DIM No. 15; “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”. Dalam pembahasan DIM ini, ada beberapa masukan dari fraksi-fraksi. Fraksi PKS mengusulkan bahwa harus ada terlebih dahulu proses penyelidikan karena itu adalah proses terpenting. Fraksi PPP setuju untuk menambahkan penyelidikan dan lebih mempermasalahkan pada jangka waktu penyelidikan sebelum masuk ke proses penyidikan. Ada usulan berdasarkan DIM fraksi Gerindra, namum tidak bisa disampaikan dikarenakan anggota Panja dari Gerindra belum hadir. Dalam pembahasan DIM No. 15 ini, ada banyak perdebatan yang terjadi. Tidak ada titik kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Mereka sepakat untuk dilanjutkan di pembahasan selanjutnya dengan harus menghadirkan Tim Penyusun RUU KUHAP ini (Andi Hamzah).

DIM No. 17; “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Fraksi Demokrat mengusulkan untuk menghapus frasa “dapat” karena bias. Sedangkan fraksi PKS mengusulkan penambahan frasa “di dalam undang-undang ini”.

Dalam rapat kerja ini, pimpinan rapat akan mengagendakan rapat selanjutnya dalam waktu dekat dan menyuruh agar semua anggota Panja membaca DIM sampai selesai. Karena dalam rapat kali ini banyak anggota panja yang tidak sepenuhnya paham RUU KUHAP.

Berikut adalah nama anggota Panja RUU KUHAP:

  1. Aziz Syamsudin ( F-Golkar/Ketua Panja )
  2. Pieter C Zulkifli (F-Demokrat)
  3. Al Muzammil Yusuf (F-PKS)
  4. Tjatur Sapto Edy (F-PAN) *
  5. Edi Ramli Sitanggang (F-Demokrat)
  6. Ruhut Poltak Sitompul (F-Demokrat )*
  7. Harry Witjaksono (F-Demokrat)*
  8. Edy Sadeli (F-Demokrat)
  9. Himatul Alyah (F-Demokrat) *
  10. Marcus Silano (F-Demokrat)
  11. Bambang Soesatyo (F-Golkar) *
  12. Deding Ishak (F-Golkar)
  13. Dodi Reza Alex Noerdin (F-Golkar)*
  14. Nudirman Munir (F-Golkar) *
  15. Trimedya Panjaitan (F-PDIP) *
  16. Achmad Basarah (F-PDIP)*
  17. M Nurdin (F-PDIP)
  18. Sayed Muhammad Muliady (F-PDIP) *
  19. Adang Daradjatun (F-PKS)
  20. Fahri Hamzah (F-PKS)*
  21. Taslim (F-PAN)
  22. Riski Sidiq (F-PAN) *
  23. Ahmad Yani (F-PPP)
  24. Dimyati Natakusumah (F-PPP) *
  25. Otong Abdurrahman (F-PKB)
  26. Desmond J Mahesa (F-Gerindra)
  27. Syarifuddin Sudding (F-Hanura)

 

*) : tidak hadir dalam rapat panja RUU KUHAP

 

About Riesqi Rahmadhiansyah

No information is provided by the author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *