Alert, Pojok Komite

R KUHAP Belum Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam posisi sebagai korban ataupun pelaku, membutuhkan layanan psikososial, medis, dan rumah aman. Ketika menjadi korban, perempuan membutuhkan pendampingan hukum dan fasilitasi pemulihan serta […]

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam posisi sebagai korban ataupun pelaku, membutuhkan layanan psikososial, medis, dan rumah aman. Ketika menjadi korban, perempuan membutuhkan pendampingan hukum dan fasilitasi pemulihan serta rehabilitasi pasca kejadian. Sedangkan sebagai pelaku, perempuan membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan psikososial dalam proses mencari akar masalah ketidakadilan gender struktural yang menyebabkannya melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang saat ini berlaku di Indonesia, memberikan posisi yang lemah bagi korban kejahatan. Hak-hak seorang korban kejahatan diabaikan dalam setiap tahap proses peradilan pidana, dibandingkan dengan hak-hak tersangka/terdakwa. Sehingga seorang korban, akan menjadi “korban ganda”, yaitu korban tindak pidana kejahatan dan korban dari pelayanan aparat penegak hokum. Secara khusus, untuk perempuan korban kekerasan Kekerasan Seksual akan menjadi lebih sulit lagi untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat dan sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam

Berdasarkan data yang dlangsir oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat. Pada 2012, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai lebih dari 216 ribu kasus, setahun berikutnya, naik menjadi 279 ribu kasus lebih dan pada 2014, menjadi lebih dari 293 ribu kasus. Dan salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual.

Pada bulan Juni lalu, terjadi pelecehan di Apartemen Kalibata City, terhadap salah seorang penghuni dan tamu yang berkunjung ke apartemen tersebut. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang immigran bernama Hussein Hashim, dalam proses penanganannya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Polisi malah menyerahkan kasus ini ke imigrasi,-yang tidak berwenang menyidik- dengan alasan untuk dilakukan pedeportasian. Padahal, untuk seseorang dengan status pengungsi, ia tidak boleh dikembalikan ke negaranya. Pelanggaran hukum yang dilakukannya tetap dapat diproses menurut hukum Indonesia, dalam hal ini berdasarkan KUHP.

Lamban dan lepas tangannya penyidik, menunjukkan tidak rensponsifnya negara, untuk memenuhi keadilan korban dan memberikan rasa aman bagi perempuan. Dan kondisi ini tidak dapat dilepaskan, dari lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik dalam KUHP maupun KUHAP.

UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak menjamin hak korban kejahatan secara khusus dan tidak mengatur bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan kurang memenuhi hak korban dan belum memenuhi kebutuhan korban atas pemulihan. Padahal, perlindungan hukum bagi perempuan oleh negara telah dijamin dalam UUD 1945, UU No.7/1974 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Orang (TPPPO). Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka seharusnya pula pembaharuan KUHAP mengadopsi prinsip dan ketentuan-ketentuan didalam peraturan lain yang menjamin hak-hak perempuan.

Kelemahan perlindungan korban Kekerasan Seksual ini masih tergambar didalam RKUHAP. Misalkan, dalam mendefinisi korban, RKUHAP hanya mengakui “yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan penderitaan seksual, belum diakomodasi. Demikian halnya untuk kebutuhan pedamping, Pengaturan Hak Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban serta pembuktian, belum diatur. RKUHAP masih bersifat “netral” jender dan masih bersifat umum, belum secara khusus untuk korban kekerasan seksual. Sehingga, jikalau disahkan penerapannya akan sangat tergantung kepada persfektif dan keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban. Maka, jika demikian, korban-korban kekerasan seksual tetap akan memilih bungkam daripada memproses dan mengklaim keadilannya.

Untuk lebih menjamin perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan rasa keadilan terhadap korban, maka kami menyatakan sebagi berikut :

  1. Penyidik segera menangkap dan memproses kasus pelecehan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  2. Pembaharuan KUHAP harus mengadopsi prinsip dan ketentuan-ketentuan didalam hak asasi perempuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya korban kekerasan berbasis jender;
  3. Mendorong negara untuk menyusun UU khusus tentang Kekerasan Seksual, yang memberikan panduan kepada seluruh aparat pemerintah,swasta, pendidikan dan aparat penegak hukum untuk mencegah, menanggani dan memulihkan korban-korban kekerasan seksual

About anggara

No information is provided by the author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *