Diskusi, Pojok Komite

Mengkaji Ketentuan Ganti Rugi dalam Rancangan KUHAP

Pasal 128 ayat (5) R KUHAP merugikan terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan Ganti Rugi dalam Rancangan KUHAP, ganti rugi diatur dalam 128, namun Johanes Gea dari KuHAP, […]

Pasal 128 ayat (5) R KUHAP merugikan terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan

Ganti Rugi dalam Rancangan KUHAP, ganti rugi diatur dalam 128, namun Johanes Gea dari KuHAP, menyatakan keberatannya karena ketentuan dalam Pasal 128 ayat (5) menghilangkan hak untuk menuntut ganti rugi jika dibebaskan atau lepas.

Ia meminta agar ketentuan Pasal 128 ayat (5) mendapatkan perhatian agar seorang terdakwa yang diputus bebas atau lepas tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada Negara. Pria yang akrab disapa Gea ini juga menjelaskan kalau ada ketidak sinkronan antara ketentuan antara Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (5) dalam Rancangan KUHAP. Ia memandang jika ketidaksinkronan ini akan merugikan kepentingan terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan

 Ia berharap agar perubahan KUHAP dimasa depan agar besaran nilai ganti rugi disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Ia meminta agar pemerintah memikirkan ulang Rancangan KUHAP yang ada saat ini.

Proses pencarian ganti kerugian juga masih menjadi persoalan karena aturan pencariannya masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Jecky Tengens, pengacara dari LBH Mawar Saron menyampaikan pengalamannya pada saat mencairkan ganti rugi yang dikabulkan oleh Pengadilan. Ia berpendapat proses pencairan ganti rugi tersebut begitu sulit dan berbelit – belit. Ia minta agar proses pencarian ganti rugi bisa lebih disederhanakan dalam Rancangan KUHAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *