Berita Media, Diskusi, Features, Hak Tersangka/Terdakwa, Hakim Komisaris, Isu Tematik, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pandangan Pemerintah, Pembuktian, Pendapat Pakar, Penyadapan, Pojok Komite

Komisi III Pastikan RUU KUHAP Tak Lemahkan KPK

JAKARTA, BARATAMEDIA – Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika memastikan, aturan soal penyadapan dalam RUU KUHAP tidak kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi.

“Kami tetap mendukung dan akan terus memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum termasuk penyadapan yang dimiliki KPK. Hanya perlu diatur lebih detil dan teknis seperti di luar negeri, agar kewenangan itu tidak disalahgunakan. Jadi, tak ada niat untuk melemahkan KPK dengan mengurangi kewenangan dalam penyadapan,” kata Pasek dalam diskusi RUU KUHAP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/07).

Diketahui, dalam Pasal 83 RUU KUHP disebutkan, untuk melakukan penyadapan, penyidik harus mendapatkan izin dari hakim komisaris, tanpa kecuali. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun harus memperoleh izin hakim komisaris untuk melakukan penyadapan.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum pidana Akhiar Salmi berpendapat, kewenangan penyadapan seperti yang dimiliki KPK seharusnya diperkuat. Karena terbukti efektif menjerat para koruptor.

“Saya justru khawatir kalau KPK harus izin terlebih dahulu ke pengadilan atau ke lembaga penyadapan untuk menyadap pejabat negara yang diduga korupsi, itu bisa terjadi tawar-menawar dan kongkalikong antara koruptor dan lembaga penyadapan itu sendiri,” kata Akhiar.

Untuk diketahui, kontroversi soal kewenangan penyadapan oleh KPK sebenarnya sudah mencuat pada September hingga Oktober 2012, saat DPR berwacana merevisi UU KPK, utamanya dalam hal kewenangan menyadap. Namun, setelah menuai perdebatan, DPR memutuskan untuk menghentikan pembahasan revisi UU UU KPK.

Belakangan, aturan soal penyadapan muncul lagi di RUU KUHAP. Meski merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak privasi warga negara, namun sejumlah kalangan menilai ketentuan itu dapat melemahkan KPK. Dalam kondisi lembaga peradilan yang belum sepenuhnya bersih, pasal tersebut bisa melemahkan KPK, apalagi jika kasus tersebut melibatkan aparat pengadilan. Sebelum hakim komisaris terbentuk, jabatan itu dipegang ketua pengadilan.

Terkait hal ini, Menkum HAM Amir Syamsuddin mengatakan, penyadapan KPK tidak perlu meminta izin ketua pengadilan negeri. Hal ini karena UU KPK yang bersifat lex specialis sehingga secara khusus dibedakan ketentuannya dengan KUHAP.

Meskipun demikian, Amir mengakui, sebenarnya tetap ada potensi perdebatan hukum jika asas lex specialis UU KPK, terutama yang mengatur kewenangan penyadapan, pada akhirnya dibenturkan dengan aturan baru di KUHAP. (fys)

Sumber : baratamedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *