Administrasi Peradilan, Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Isu Tematik, Opini, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pandangan Pemerintah, Pendapat Pakar, Penyadapan, Pojok Komite

Ketua Komisi III: Paling Berat Membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP

Senayan – Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa RUU KUHP dan KUHAP yang akan dibahas Komisi III adalah legislasi yang paling berat dibanding RUU lain yang pernah dibahas.

“Nantinya, kita akan membahas ini per cluster, supaya pembahasannya lebih sistematis, tidak per masalah yang malah membuat rumit. Kemudian turunannya kita serahkan ke tenaga ahli.”

“RUU KUHP dan KUHAP adalah yang paling berat dibahas. Makanya, kami memberikan waktu yang cukup lama kepada pemangku kepentingan dan pemerintah untuk memberi masukan,” ujar Gede Pasek dalam diskusi Forum Legislasi di Ruang Wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

Kemudian, legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menyinggung mengenai beberapa pasal yang dinilai krusial, antara lain pasal perzinahan dan penyadapan. “Ada beberapa pasal yang hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Pasal yang mengatur mengenai perzinahan, masih menjadi perdebatan apakah masuk dalam ranah pidana atau sanksi sosial,” imbuhnya.

Menurut Pasek, perzinahan harusnya bisa diselesaikan dengan hukum adat yang memberikan sanksi sosial kepada pelakunya, begitu juga dengan pasal mengenai santet yang sebetulnya mengatur tentang penipuan menggunakan bantuan gaib. “Soal penyadapan, juga menjadi perdebatan apakah berlaku umum di mana KPK bisa masuk ke dalamnya, begitu juga dengan pasal hukuman mati dan penghinaan presiden,” tegasnya.

Beberapa pasal itu, kata Pasek, adalah bagian dari 766 pasal dalam RUU KUHP. Hingga kini, pembahasan RUU tersebut belum sampai ke tahap lanjut, bahkan DIM dari fraksi-fraksi di DPR pun belum masuk. “Nantinya, kita akan membahas ini per cluster, supaya pembahasannya lebih sistematis, tidak per masalah yang malah membuat rumit. Kemudian turunannya kita serahkan ke tenaga ahli,” timpalnya.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi, menyatakan dukungan terhadap hukuman mati. “Saya setuju dengan hukuman mati, khususnya terhadap pelaku yang sangat besar dampaknya sangat merugikan seperti pengedar narkoba,” serunya.

Mengenai penyadapan, ia setuju KPK punya kewenangan penyadapan dan tidak perlu ada izin ke pengadilan, karena pengadilan tidak buka 24 jam sehingga akan menyulitkan perizinan. Selain itu, bukan mustahil terjadi kebocoran informasi dari pengadilan ke target sadapan.

“Soal penghinaan presiden, saya setuju itu diberlakukan supaya masyarakat tak seenaknya melecehkan kepala negara. Kalau ada kontroversi itu sudah biasa, bahkan kalau sampai pasal itu diuji materiil di MK,” tandasnya.

Sumber : jurnalparlemen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *