Alert, Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Hakim Komisaris, Isu Tematik, Pandangan Pemerintah, Penahanan, Penangkapan, Pendapat Pakar, Penggeledahan, Penyadapan, Penyitaan, Pojok Komite

Hakim Komisaris ambilalih kewenangan Polisi dan Jaksa

SURABAYA (WIN): Di dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum adanya lembaga yang diberi nama Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim Komisaris. Lembaga inilah yang nantinya bakal mengambil alih peran polisi dan jaksa yang selama ini bisa melakukan penangkapan, penyitaan, penahanan terhadap tersangka.

“Mereka (Hakim Komisaris) diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang diberikan Undang Undang,” kata Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Humphrey R. Djematnya kepada wartawan di sela-sela acara seminar RUU KUHAP ditinjau dari segi Integrated Criminal Justice Syistem yang diadakan di Ballroom Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu (18/5).

Dicontohkan Djemat, masa penahanan para tersangka atau terdakwa dulunya lama, sekarang tidak bisa lagi. Hakim harus melihat kondisi terdakwa tidak hanya dengan surat. Misalnya sakit harus dilihat secara langsung.

Hal ini yang menjadi pokok materi yang dibahas dengan para narasumber Prof Dr Marwan Effendy SH MH (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan), Prof Dr Andi Hamzah SH MH (Ketua tim penyusun RUU KUHAP), Dr Azis Syamsuddin SH MAF MH (Wakil Ketua Komisi III DPR RI) dan Dr Wahiduddin Adams, SH MH (Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM RI).

Saat ini RUU KUHAP ada di meja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan dijadwalkan selesai tahun 2014. Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan diberi wewenang menilai tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan sampai penyadapan percakapan telepon.

Rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah ini juga untuk mengganti UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang kewenangan menahan seorang tersangka dalam rangka penyidikan paling lama diberikan selama lima hari dan bisa diperpanjang lima hari lagi oleh jaksa penuntut umum. “Jika masa penahanan habis, penyidik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan tembusan kepada jaksa penuntut umum,” katanya.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan bisa memperpanjang masa penahanan selama 20 hari dan perpanjangan itu disampaikan kepada tersangka. “Hakim juga bisa memutuskan apakah seorang tersangka bisa ditahan apa tidak. Misalkan polisi, jaksa ataupun advokat bisa mengajukan permohonan penahanan seorang tersangka, dengan alasan sakit keras atau lumpuh. Di sini Hakim Komisaris yang akan memutuskan apakah akan melakukan penahanan atau tidak.

Sementara itu Marwan Effendi mempunyai pandangan lain tentang RUU KUHAP yang mencantumkan kewenangan polisi dan jaksa yang diambil alih Hakim Komisaris. Dia menilai hal tersebut tidak mencerminkan azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Dirinya mengusulkan pada perubahan RUU KUHAP yang diketuai Prof. Andi Hamzah DEPHUK & HAM ini, agar tetap memberikan kewenangan pada polisi dan jaksa untuk menangkap, menahan dan menyita BB. “Saya usulkan bahwa kewenangan jaksa sebaiknya disederhanakan saja, jangan semua harus lapor ke hakim pemeriksa pendahuluan, akan bertambah ribet nantinya,” katanya.

Jika kewenangan menahan, menyita BB maupun menangkap tersangka tetap diberikan pada polisi dan jaksa, maka bila ada yang keberatan hal tersebut, bisa mengajukan keberatan ke hakim pemeriksa pendahuluan.

“Jadi kita tetap usulkan agar jaksa tetap diberikan kewenangan, tanpa harus minta izin ke hakim pemeriksa,” sahutnya.

Ditambahkannya, dirinya bisa merasa gemetar bila betul disetujui adanya hakim tunggal. “Saya dag dig dug bila hakim tunggal. Majelis hakim yang berisi tiga hakim saja kadang putusannya tidak sesuai,” katanya.

Diandaikan Marwan, bila tetap hakimnya berjumlah tiga, maka keadilan bisa diterapkan. “Misal, bila satu hakim disuap kan masih ada dua hakim lain. Kalau tunggal malah berat. Bila pengacaranya handal itu yang bikin semua peradilan amburadul,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Dirinya juga menyetujui tentang RUU KUHAP yang menunjukkan kemajuan dalam hukum. “Tapi saya mencoba dan berharap agar disederhanakan saja,” ujarnya.

Sumber: whatindonews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *