Administrasi Peradilan, Berita Media, Diskusi, Hakim Komisaris, Informasi Kegiatan, Opini, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pembuktian, Penahanan, Penangkapan, Pojok Komite

Fraksi Partai Hanura : HPP harus dipertahankan!

Komite Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan KUHAP (KuHAP) nampaknya semakin gencar melakukan upaya advokasi terkait pembaharuan KUHAP yang saat ini terlihat tertatih-tatih di tangan DPR RI. Rabu (4/9/2013), Komite KuHAP menggelar audiensi dengan Fraksi Partai Hanura di gedung DPR/MPR RI Senayan. Pada dasarnya kedua belah pihak sepakat terhadap pentingnya pengesahan Rancangan KUHAP, namun masih ada rasa pesimis bahwa RUU ini akan selesai di periode DPR RI saat ini.

Rasa pesimis pertama kali disampaikan oleh perwakilan komite KuHAP yang menyebutkan bahwa dengan adanya beban kerja yang padat di komisi III dan agenda politik 2014 yang sudah sangat dekat, maka akan menjadi tantangan berat bagi DPR terutama komisi III untuk sesegera mungkin menyelesaikan perumusan Undang-Undang ini.

Menanggapi rasa pesimis dari komite KuHAP tersebut, Fraksi Partai Hanura pun menyampaikan ketidakyakinan mereka bahwa Rancangan KUHAP bisa diselesaikan pada periode ini. Namun, Fraksi Partai Hanura beranggapan bahwa Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP tidak dapat dibahas dengan terburu-buru, pembahasan harus dikonsepkan dengan sematang mungkin supaya tidak menjadi produk hukum yang “abal-abal”. Apalagi kedua undang-undang ini merupakan undang-undang yang fundamental.

Dalam dialog ini juga dibahas beberapa hal yang dianggap penting untuk difokuskan dalam Rancangan KUHAP, Komite KuHAP yang saat ini telah mempersiapkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan KUHAP ini, menyebutkan bahwa langkah untuk mempertahankan pengaturan HPP (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) adalah kebijakan monumental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mendorong dan membangun Peradilan yang humanis dan menjunjung perlindungan dan penghormatan pada HAM.

Disela-sela perbincangan terkait DIM, Fraksi Partai Hanura yang diwakili oleh dua Tenaga Ahlinya ini menyebutkan bahwa Partai Hanura sudah menyusun DIM yang sepakat terkait dengan posisi mempertahankan HPP dan memperkuat peran bantuan hukum, namun memang ada beberapa DIM dari Institusi lain kepada DPR RI yang menolak kehadiran HPP dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya komite KuHAP meminta agar adanya keterbukaan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam pembahasan Rancangan KUHAP, terutama pada rapat-rapat tertutup agar dari masyarakat sipil bisa mengetahui perkembangan di dalamnya. Komite KuHAP mengungkapkan komitmennya bahwa meskipun pembahasan Rancangan KUHAP ini tidak selesai pada periode ini, masyarakat sipil akan terus mengawal keberadaan Undang-Undang ini, sebab ditakutkan pembahasannya akan putus ditengah jalan atau pembahasannya tidak diteruskan lagi dari pembahasan periode sekarang tetapi mengulang kembali dari pembahsan awal.

Dipenghujung pertemuan, Fraksi Partai Hanura menegaskan bahwa adanya komitmen antar fraksi sangatlah penting untuk menyelesaikan Rancangan KUHAP, sangat diharapkan agar jangan sampai pembahasan Rancangan KUHAP ini dimulai lagi dari awal atau bahkan hilang di periode berikutnya. Fraksi Hanura menutup dengan berkata bahwa apabila pembahasan terus-terusan diulang, maka pembahasan Rancangan KUHAP tidak akan selesai sampai ‘kiamat’ tiba! (Erasmus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *