Administrasi Peradilan, Berita Media, Diskusi, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Hak Tersangka/Terdakwa, Informasi Kegiatan, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Penahanan, Penangkapan, Penggeledahan, Pojok Komite

Fraksi Partai Golkar Restui Keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Kamis 5 September 2013, Fraksi Partai Golkar kembali menerima audiensi dengan Komite Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan KUHAP (komite KuHAP) di ruang rapat Fraksi Partai Golkar. Dalam diskusi yang berjalan hangat ini menghasilkan kesimpulan awal mengenai sikap Fraksi Partai Golkar yang sepakat dengan keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menggantikan posisi lembaga Praperadilan.

Komite KuHAP mengungkapkan bahwa HPP merupakan jawaban atas ketidakmampuan Praperadilan dalam menjawab skema Habeas Corpus di Indonesia. Miko, Anggota Komite KuHAP dari PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), menerangkan bahwa sifat Post-Factum dari Praperadilan mengakibatkan lembaga ini hanya menjadi lembaga cap administrative belaka pada tindakanga upaya paksa yang dilakukan oleh aparatur negara. HPP diyakini setidaknya dapat meredam persoalan kesewenang-wenagan dari aparatur negara yang selama ini terjadi, dengan menggeser konsep Post-Factum menjadi Pre-Factum.

Siti Aminah dari ILRC (Indonesia Legal Resoursce Center) mengutarakan bahwa penempatan HPP yang diposisikan di rutan bisa jadi mempengaruhi independensi dari HPP itu sendiri. Melanjutkan dari sudut pandang kesetaraan gender, Siti Aminah menyebutkan bahwa perlu juga ditambahkan intrumen perlindungan saksi dan korban terutama dari pihak perempuan yang selama ini tidak diakomodir.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Aziz Syamsudin, Deding Ishak dan Setyo Novanto mengamini HPP sebagai salah satu fokus dari pembahasan Rancangan KUHAP di Fraksi Partai Golkar, hanya saja menurut Aziz Syamsudin, banyak hal-hal tehknis yang harus diperhatikan, sehingga yang perlu disepakati terlebih dahulu adalah eksistensi HPP itu sendiri, barulah membahas terkait teknis dan substantifnya.

Selain itu Aziz Syamsudin mengungkapkan bahwa HPP cukup menjadi perhatian lembaga negara lain disebabkan banyaknya kewenangan yang dipangku oleh lembaga ini, termasuk kewenangan yang dianggap dapat memangkas kewenangan lembaga lain semisalnya penyadapan dan upaya paksa lainnya.

Menanggapi hal tersebut, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) yang diwakili oleh Erasmus, menyebutkan bahwa semestinya yang menjadi fokus utama pembahasan oleh DPR adalah Grand Design pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga negara lain merasa ‘kaget’ terhadap konsep Habeas Corpus yang dikandung oleh HPP  disebabkan karena sejak awal konsep besar pengawasan terhadap proses peradilan di Indonesia sangatlah minim. Idealnya, kewenangan besar yang dimiliki oleh suatu lembaga negara harus memiliki pembanding dalam upaya pengawasan pula, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Menyikapi persoalan Penyadapan, Komite KuHAP yang sepakat berpijak pada landasan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa sudah tepat penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa diatur dalam rancangan KUHAP, tapi akan lebih tepat bila pengaturan dalam Rancangan KUHAP hanya mengandung prinsip-prinsip dasarnya saja, dan untuk merespon perintah putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dibuatkan suatu Undang-Undang Khusus mengenai Penyadapan.

Diakhir diskusi, Fraksi Partai Golkar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dari Komite KuHAP dan secara tegas menyebutkan sepakat dengan keberadaan HPP serta merestui mekanisme pengawasan ini ada dalam Rancangan KUHAP dengan pembahasan terkait teknis mekanismenya akan didalami lebih lanjut. (Erasmus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *