Diskusi, Informasi Kegiatan, Opini, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pojok Komite

Fraksi Golkar Sebut Rencana KUHAP baru sebagai Umbrella Act

Guna melanjutkan kampenya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, Komite Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan KUHAP (KuHAP), mengadakan Audiensi dengan anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar di ruangan Fraksi Golkar gedung DPR/MPR RI pada Selasa 3/9/2013. Pertemuan yang hanya berlangsung selama 45 menit ini lebih banyak menyoroti beberapa isu penting yang dibawa oleh KuHAP, salah satunya metode carry over pembahasan Rancangan KUHAP setelah Pemilu 2014.

Pembahasan mengenai usulan Carry over memang menjadi realisitis disebabkan karena DPR memang tidak mengatur mekanisme pembahasan lanjutan suatu Undang-Undang yang menggantung diakibatkan adanya agenda politik seperti Pemilu. Menurut Miko Ginting perwakilan KuHAP dari PSHK, tidak adanya mekanisme ini dapat berpotensi mengubah seluruh alur dan proses pembahasan sampai dengan pengesahan suatu Undang-Undang, khususnya Rancangan KUHAP.

Usulan ini pun ditanggapi positif oleh perwakilan Fraksi Partai Golkar yang terdiri dari Aziz Syamsudin, Bambang Soesatyo, Nurdiman Munir dan Deding Ishak. Aziz Syamsudin memaparkan bahwa Rancangan KUHAP memang menjadi rancangan yang rumit dan urgen untuk dibahasa serta disahkan, sehingga kemungkinan untuk mengubah tatib DPR dalam hal carry over sangat baik untuk diperhitungkan.

Selain memberikan masukan penting terkait dengan metode pembahasan, Koalisi KuHAP juga menyodorkan beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas, persoalan bantuan hukum yang erat kaitannya dengan isu penyiksaan sampai dengan penyadapan tidak lepas untuk dibahas.

Perwakilan pihak KuHAP dari LBH Jakarta, Maruli, menyebutkan bahwa perlu untuk mempertegas peranan bantuan hukum dengan memperluas jangkauan kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum pada masyarakat, juga dengan memperpendek masa penahanan yang dalam Rancangan KUHAP ditetapkan dengan jangka waktu terlalu panjang sehingga dapat menjadi celah tindakan penyiksaan oleh aparatur negara pada tahanan.

Dalam pembahasan ini juga perwakilan Koalisi KuHAP dari ICJR, Erasmus, mengungkapkan pentingnya pijakan grand design pengawasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak terkecuali dalam upaya paksa dan proses pembuktian, sehingga, menurut pihak KuHAP, titik beratnya ada pada validasi alat bukti yang harus danggap tidak sah apabila didapat dari proses penyidikan yang melawan hukum dan dijadikan dasar pembuktian.

Menanggapi diskusi ini, Fraksi Golkar menuturkan kesepahamannya dengan pendapat dari Koalisi KuHAP dan tetap berkomitmen menjadikan KUHAP baru sebagai Umbrella Act bagi seluruh peraturan perundang-undangan, Aziz Syamsudin mengungkapkan bahwa penting untuk merampungkan KUHAP terlebih dahulu sebelum mensahkan Undang-undang lain seperti Undang-undang kehakiman dan kejaksaan yang saat ini sudah masuk dalam bidikan DPR RI. (Erasmus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *