Alert, Bantuan Hukum, Berita Media, Diskusi, Hak Tersangka/Terdakwa, Hakim Komisaris, Isu Tematik, Konferensi Pers, Opini, Penahanan, Penangkapan, Pendapat Pakar, Pojok Komite

DPR Didesak Lakukan Pembaruan KUHAP: Antisipasi Praktik Penyisaan

Untuk memperingati Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan, Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP yang berdasarkan pada UU Nomor 8 tahun 1981, dianggap tidak mampu mencegah dan masih memberikan peluang praktik-praktik penyiksaan seperti perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Komite yang terdiri dari aktivis-aktivis organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Arus Pelangi, dan lainnya memandang, upaya pembaruan KUHAP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR merupakan momentum untuk menutup celah-celah praktik penyiksaan.

Pengacara publik dari LBH Jakarta Maruli T. Rajagukguk mengatakan, penyiksaan merupakan bentuk kejahatan yang sengaja dipelihara negara. Sayangnya, banyak korban yang tidak mau mengungkap praktik penyiksaan yang dialaminya.

“Dari hasil penelitian LBH Jakarta, aparat kepolisian paling sering menjadi pelaku penyiksaan. Sementara pihak yang rentan mengalami penyiksaan antara lain anak-anak, kalangan kurang mampu, orang miskin, kaum termajinalkan, dan mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mencatat adanya praktik penyiksaan dalam bentuk kekerasan seksual seperti ditelanjangi hingga dipaksa berciuman. Namun, meningkatnya kasus penyiksaan malah tidak menjadi perhatian dari para advokat.

Sumber: rmol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *