Berita Media, Diskusi, Isu Tematik, Opini, Pandangan Anggota, Pandangan Fraksi, Pandangan Parlemen, Pojok Komite

70 Persen RUU Tak Rampung

Jakarta | Konstruktif – Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 semakin buruk di penghujung masa jabatannya. Akibatnya, lebih dari 70 persen Rancangan Undang-Undang prioritas yang telah diusulkan baik oleh DPR maupun pemerintah, jadi tak kelar.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Selasa (23/7), menurunnya kinerja anggota dewan karena saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Artinya, para anggota DPR itu harus sering turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan mereka terpilih kembali pada periode mendatang.

“Kinerja buruk ini harus diakui karena sekarang banyak anggota sibuk ke dapil. Makanya banyak anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat di DPR. Ini mempengaruhi fungsi legislasi DPR dalam membuat Undang-Undang,” kata Martin.

Menurut Martin, sepanjang periode jabatan anggota DPR saat ini, Undang-Undang yang dihasilkan tak sampai 30 persen. Inilah yang kemudian menimbulkan protes dari masyarakat. “Kalau DPR sendiri tidak ada keinginan memperbaiki diri, maka tidak akan banyak berarti,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2013 ada 70 usulan RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional. Tapi saat ini baru 7 RUU yang sudah diselesaikan dan disahkan menjadi UU.

Martin berpendapat, salah satu cara untuk meminimalisir RUU yang belum disahkan adalah dengan tak menargetkan banyak UU dalam prolegnas. “Jangan juga masukkan RUU yang tak terlalu penting, karena RUU baru yang masuk bakal menggeser RUU yang lain,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR itu meminta agar RUU yang penting seperti KUHP dan KUHAP diselesaikan pada periode ini, sehingga RUU itu tak diwariskan kepada anggota dewan periode mendatang.

“Karena jika (sesudah Pemilu 2014 ada) anggota DPR baru, menteri baru, dan presiden baru, maka pembahasan RUU akan diulang dari awal, dan DPR bisa kunjungan kerja lagi untuk materi yang sama,” kata Martin.

Sumber: hariankonstruktif.com

1 Comment

  1. Bang Uddin

    rakyat hilang kepercayaan kepada DPR :
    akhir2 ini diberbagai pembahasan seputar UU KUHP dan dibatalkannya Perrpu MK oleh MK sehingga dimungkin kembali politisi DPR utk menjabat jd Hakim MK.

    Terlihat penolakan keras masyarakat thd DPR, inti. Mereka tidak dapat dipercaya utk membuat. UU yang Adil dan pro-rakyat, ditambah lagi target prolegnas yang tidak pernah tercapai, yang sejak reformasi selalu dibawah 30%. — DPR dalam berbagai acara jawababannya selalu menantang “..jadi kalo bukan DPR yang buat UU emang siapa lagi yang mau buat? “.. seolah-olah tidak ada alternatif lainnya.. dan rakyat “stuck” dng DPR –. Pertanyaan apa benar tidak ada alternatif? Harus DPR yang buat UU?

    Ada alternatif lain sebenarnya — mari kita lihat. Walaupun banyak fungsi dari legislatif tetapi fungsi utamanya ada 3 :

    1) Pengawassan Pemerintah, yang juga bisa dilakukan media dan masyarakat sbg bentuk sosial kontrol.
    2) membuat anggaran (APBN)
    3) membuat UU

    Itu adalah fungsi umum Legislatif dimanapun di dunia. Tetapi yang dilupakan adalah legislatif terdiri dari 2 kamar : DPR dan DPD. Di AS congress dan senate.

    Caleg DPD utk dapat terpilih dan masuk ke senayan rata2 harus memiliki diatas 2 juta suara yang mencoblos dirinya pada pemillu.

    Sementara caleg DPR terkadang walau. Harga kursi DPR rata2 sekitar 250 ribu tetapi jarang sekali anggota DPR yang suara yang bisa full. Bahkan di DPR skrg hanya 2 orang saja yang masuk dng dng suara full. Seleebihnya rata2 hanya terpilih dng suara dibawah 70 ribu bahkan ada yang hanya 20 ribu… sisanya mereka mengambil suara partai dan suara caleg lainnya.

    Mengingat demokrasi terdiri dari 2 kata yaitu demos dan kratos artinya suara rakyat… maka prinsip demokrasi adalah suara yang terbanyak adalah yang berkuasa.

    Adalah absurd (gila) bila DPD yang memiliki suara 2 – 3 juta utk duduk di DPR tidak memiliki “kekuasaan” atau “hak” apapun, sementara DPR yang harga kursinya hanya 250 ribu memegang kekuasaan yang berlebihan — ini jelas bukanlah prinsip demokrasi…

    Prinsip ke 2 demokrasi adalah “cek and balance” artinya harus tercipta sebuah sistim dimana tidak ada 1 struktur atau orang yang dapat mendominasi harus ada cek dan akuntabilitas. Pertanyaannya siapa yang dapat men-ngecek DPR dan akuntabilitas kepada siapa? Jawabannya tidak Ada. DPR tidak ada yang bertangung jawab kepada siapapun dan tidak ada yang dapat mengecek dan menyeimbangi. — katanya wakil rakyat tapi kenyataannya DPR adalah wakil partai. 550 anggota DPR hanya patuh kepada 9 orang ketua umum partai. — jadi siapa sesungguhnya yang berkuasa? Ya ketua umum partai besar lah.

    Nas jelas bahwa dari pembahasan diatas sistim politik di indonesia jelas tidak menganut azaz demokrasi yang sehat.

    Seharusnya DPD setara dengan DPR sehingga terjadi keseimbangan di legislatif. Dan fungsi Perbuatan UU di berikan kepada DPD. Biarlah DPR yang mmenang lebih senang main proyek ngurusin APBN. Lagian DPR juga tidak pernah bisa menyelesaikan target prolegnas.

    Sekarang DPD RI diberikan gaji dan fasiltas yang sama tetapi lebih kaya penganguran tidak punya job yang jelas.

    Prinsipnya adalah jadikan DPD mengurus Bangsa dan hal2 kenegaraan dan DPR ngurusin urusan pemerintahan.

    Sehingga target prolegnas dapat tercapai dilakukan oleh DPD dan DPR juga bisa fokus mengawasi pemerintah dan membuat DPR sehingga negara ini dapat berjalan lancar.

    Catatan terakhir adalah : konsekuensinya adalah dalam tiap rapat pleno DPD harus ikut mengambil voting tentunya ketika voting seseorang yang terpilih dng 3 juta suara tidak dapat disamakann dng yang hanya 200 ribu suara. Maka supaya terjadi kesimbangan… 1 suara DPD sama dengan 5 suara DPR. maka barulah tercipta keseimbangan dan kesetaraan. — cek and balance.

    Gimana cara merubah sistimnya? Amandemen ke 5 UUD. —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *